FPHJ Ingatkan: Perlu Keseimbangan Alam dan Strategi Pembangunan untuk Lindungi Hutan di Pulau Jawa
beritain.id -Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) menyoroti dua rencana pembangunan Nasional dengan merusak hutan. Pertama, Ketua FPHJ Eka Santosa mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Proyek itu berdiri di atas kawasan lindung mangrove dan statusnya belum diturunkan sehingga tak boleh ada pembangunan di atasnya. Eka mengatakan PSN Pariwisata Tropical Coastland di PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten akan menggunakan 1.705 hektare dari total sekitar 30.000 ha kawasan PIK 2.
Persoalannya, dari 1.705 ha itu, sebesar 1.500 hektare (ha) masih berstatus kawasan hutan lindung. Sementara, sekitar 200 ha lebih masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).
Kritik kedua, kata dia, Pemerintah berencana melakukan alih fungsi hutan seluas 20 juta hektare (ha) menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
Menurut Eka, jangan sampai hutan disandera oleh kepentingan politik. Terlebih, hutan di Indonesia sudah mengalami kebijakan setelah adanya kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Di mana, pemerintah mengambil alih 1,1 juta hektare areal hutan Jawa.
“Rapat kordinasi FPHJ termasuk pendiri dan rimbawawan senior menyoroti fenomena sensitif kebijakan pemerintah. Pertama, Menhut membuat kebijakan ahli fungsi 20 juta hektar. Di Pulau Jawa sendiri kehadiran KHDPK sudah sangst terasa dampaknya bagi lingkungan. ”
“Seperti banjir bandang di Sukabumi yang menyebabkan adanya korban jiwa. Lalu juga kejadian serupa di Jateng, Jatim karena kerusakan hutan,” ujar Eka Santosa, Kamis 9 Januari 2025.
Kemudian, menurut Eka, jangan sampai hutan lindung Mangrove menjadi korban pembangunan PIK 2. Sehingga ruang publik harus dijaga dengan melakukan perlawanan.
“Kita jangan berdosa kepada alam karena kita diajarkan untuk memperlakukan alam dengan pola eling dimana ada konsep keseimbangan hutan. Jika hutan Jawa dialihkanfungsikan lagi maka semakin bahaya,” ucap Eka.
Hal senada dikatakan Sekretaris Forum Penyelamat Hutan Jawa, Thio Setiowekti. Menurut Thio, jangan sampai hutan hanha dijadikan alat politis kepentingan sesaat.
“Pada prinsipnya saya setuju dengan ketahanan pangan. Tapi jangan sampai merusak hutan. Ada cara lain. Apalagi jika terjadi di Hutan Jawa yang jumlahnya semakin berkurang,” tutur Thio. **
